Rapat Kerja Sekretariat kabinet dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara Senayan Jakarta, Senin 19 September 2022.
Dipublikasikan pada 19 September 2022
Daftar di UAD dan kembangkan potensimu dengan banyak program yang bisa dipilih untuk calon mahasiswa
Informasi PMB Universitas Ahmad Dahlan
Telp. (0274) 563515 Hotline PMB S1 – 0853-8500-1960 S2 – 0878-3827-1960
BFD (Bundesfreiwilligendienst) merupakan program sukarelawan yang ditawarkan oleh pemerintah Jerman, yakni kementerian keluarga dan urusan sipil Jerman (BAFzA) untuk memfasilitasi para pesertanya dalam pengembangan diri secara profesional, khususnya dalam keterampilan sosial.
BFD memberi kesempatan kepada pesertanya untuk bekerja di berbagai sektor sosial dengan durasi 6–18 bulan. Salah satu hal yang membedakan program BFD dengan FSJ adalah program BFD dapat diikuti mulai dari 16 tahun dan tidak ada batasan umur.
Peserta program BFD berkesempatan untuk bekerja, antara lain di rumah sakit, panti jompo, taman kanak-kanak, sekolah, panti sosial, dan kantor. Penempatan BFD di setiap tempatnya berbeda, misalnya pada bidang perawatan
, bidang perkebunan bersama orang berkebutuhan khusus
, bidang kuliner bersama orang berkebutuhan khusus
, di bidang dukungan harian penyandang disabilitas (Tagesförderung), dan masih banyak lagi.
Banyak yayasan di Jerman menerima sukarelawan yang berasal dari luar negara Jerman. Calon sukarelawan dapat mendaftarkan diri secara daring melalui laman-laman tertentu secara mandiri atau mengirimkan lamaran melalui surat elektronik. Pendaftaran bisa dilakukan baik dari Indonesia maupun dari Jerman. Pada bidang tertentu dibutuhkan juga sertifikat kemampuan bahasa Jerman.
Sebagai sukarelawan, tentunya beban kerja yang didapat tidak seberat pekerja profesional
pada umumnya, namun pengalaman yang dimiliki sukarelawan dapat digunakan untuk melanjutkan studi atau karier di Jerman.
Ingin tahu lebih dalam terkait BFD? Gabung di seminar daring bersama Goethe-Institut Indonesia. Catat tanggalnya dan sampai jumpa!
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah adanya pembahasan program makan siang gratis yang dicanangkan Prabowo-Gibran saat sidang kabinet kemarin. Jokowi mengatakan yang menjadi instruksinya adalah program-program presiden terpilih harus masuk dalam anggaran 2025.
"Nggak ada. Hanya dalam sidang kabinet saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," kata Jokowi kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2028).
Jokowo mengatakan hal itu diperlukan agar ada percepatan anggaran saat mengajukan ke DPR. Dia mengatakan hal itulah yang disampaikan dalam sidang kabinet kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Supaya presiden terpilih jadi lebih cepat dan lebih mudah dan nanti penganggaran tidak kembali mengajukan anggaran kepada DOR. Inilah yang disampaikan di rapat paripurna," ujarnya.
Jokowi menegaskan tidak ada pembicaraan spesifik terkait program-program presiden selanjutnya. "Tidak ada pembicaraan spesifik mengenai tadi yang disampaikan," ujarnya.
Sebelumnya, pada Senin (26/2/2024), Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara. Sejumlah menteri dan kepala lembaga hadir dalam rapat tersebut.
Seusai sidang kabinet, Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pernyataan bahwa program makan siang gratis turut dibahas dalam rapat tersebut. Namun program itu tak dibahas secara detail.
"Ada (dibahas), saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail," ujar AHY di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024). AHY menjawab pertanyaan wartawan apakah program makan siang gratis turut dibahas atau tidak.
AHY mengatakan program makan siang gratis harus dihitung betul-betul. Hal itu dikarenakan program tersebut membutuhkan dana yang besar.
"Itu tentu harus dihitung secara saksama sehingga bisa di-deliver dengan baik karena, sekali lagi, kalau tidak salah, 83 juta (orang) yang akan diberi makan siang gratis dan susu gratis, itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup, besar, besar," sambungnya.
Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menggelar rapat konsultasi program kerja dan kegiatan tahun anggaran 2025. Rapat dihadiri Koordinator Komisi B Basri Baco.
Rapat dipimpin Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh, dan didampingi Wakil Ketua Komisi B Wahyu Dewanto, serta Sekretaris Komisi B Muhammad Lefy.
“Rapat saya buka. Bapak, ibu, hari ini terjadwal kita rapat konsultasi bersama mitra kerja BUMD,” ujar Nova di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/10).
Hadir anggota Komisi B di antaranya, Ismail, Muhammad Taufik Zoelkifli, Muhammad Al Fatih, Ade Suherman, Pandapotan Sinaga, Ryan Kurnia Ar Rahman, Jupiter, Hengky Wijaya, Ahmad Moetaba, Francine Eustacia, Dwi Rio Sambodo, Bebizie Sri Mulyati, Wa Ode Herlina, dan Nur Afni Sajim.
Dari pihak Pemprov DKI Jakarta dipimpin Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Sri Haryati didampingi Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono.
“Seluruh direktur lengkap hadir semua tanpa diwakilkan. Kemudian program kerja Tahun 2025 yang akan disampaikan supaya efektif dan efisien,” tutur Sri.
Adapun 22 BUMD yang hadir, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Perumda Air Minum Jaya, Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya, Perumda Paljaya, PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo, PT Jakarta Tourisindo, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PT Transportasi Jakarta.
Kemudian PT Bank DKI, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, PT Pembangunan Jaya, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Asuransi Bangun Askrida Jakarta, PT JIEP (Persero), PT Jamkrida Jakarta, PT JiExpo, PT Graha Sahari Suryajaya, PT Pakuan, PT Delta Jakarta, dan PT Cemani Toka. (apn/gie/df)
Anggota DPRD DKI Jakarta Ismail dipercaya Fraksi PKS untuk kembali mengemban amanat sebagai anggota di Komisi B periode 2024-2029.
Ia menyatakan siap untuk terus mengawal program kerja Komisi B dan memastikan keberlanjutan program yang sudah berjalan di instansi mitra Komisi B pada periode sebelumnya.
Baik dengan dinas-dinas dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Kalau saya bersyukur masih dipercayakan tetap di Komisi B karena mudah-mudahan bisa membantu mengawal apa yang kemarin sudah direncanakan oleh Pemprov DKI Jakarta, sehingga bisa terealisasi,” ujar Ismail di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/10).
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail. (dok.DDJP)
Ia berharap, seluruh program kerja yang sudah dijalankan dapat terus dilanjutkan demi pembangunan yang berkesinambungan.
“Adanya gubernur definitif nanti, kita bisa diskusi memastikan apa yang sudah dibuat ini berlanjut,” tutur Ismail.
Ketua Komisi B periode 2019-2024 itu juga menjelaskan, pimpinan Komisi B akan diisi oleh Fraksi NasDem, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PKB, sesuai kesepakatan bersama.
“Untuk komisi B periode ini akan dipimpin oleh NasDem sebagai ketua, PKB sebagai Sekretaris Komisi dan Gerindra sebagai wakil ketua komisi,” pungkas Ismail. (DDJP/bad/gie)
Saya ingin mendaftar sebagai:
